G 30 S/PKI

Monday, November 23, 2015

Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G 30 S PKI, G-30S/PKI, Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 di mana enam pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha percobaan Kudeta yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

Perdebatan tentang Tragedi Nasional Gerakan 30 September/G-30-S/GESTAPU tahun 1965 masih hangat hingga saat ini. Apalagi setelah Reformasi 1998, banyak bermunculan asumsi dan analisis dari para ahli. Banyak juga tokoh politik yang mengalami secara langsung atau hidup di masa peristiwa tersebut menulis tentang apa yang sebenarnya terjadi pada tanggal 30 September 1965 menurut versi mereka masing-masing.

Peristiwa kelam tentang tragedi G-30-S memang menjadi lembaran sejarah hitam bagi bangsa kita. Banyak dari masyarakat Indonesia saat ini yang masih ragu tentang siapa sebenarnya dalang di balik peristiwa itu. Mereka masih bingung karna pada zaman Orde Baru yang mereka ketahui hanyalah, bahwa PKI adalah dalang di balik peristiwa G-30-S, dan hanya ada satu kebenaran tentang G-30-S pada waktu itu, yaitu kebenaran yang disajikan oleh pemerintahan Orde baru. Namun setelah era Orde Baru berakhir begitu banyak bermunculan analisa dan tulisan-tulisan tentang G-30-S. Para tokoh-tokoh mulai berani mengeluarkan pendapat mereka tentang peristiwa memilukan tersebut yang memang di anggap tabu oleh sebagian masyarakat.

PKI merupakan partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok dan Uni Soviet. Anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya. Secara keseluruhan PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.

Hal-hal yang Mengiringi Peristiwa G-30-S/PKI

Isu sakitnya Bung Karno

Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G-30-S telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasak-kusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia, karena apabila Bung Karno meninggal dunia maka akan meledaklah suatu pertarungan kekuasaan yang hebat antara AD dan PKI.

Namun menurut Soebandrio, D.N. Aidit (ketua PKI kala itu) tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja. Tahunya Aidit akan jenis sakitnya Sukarno membuktikan bahwa hal tersebut sengaja dihembuskan PKI untuk memicu ketidakpastian di masyarakat. Penyakit Bung Karno saat itu adalah: "Masuk Angin". Ini jelas, dan dokter Cina yang dibawa oleh DN. Aidit dari Kebayoran mengatakan kepada Bung Karno dihadapan Soebandrio dan Leimana bahwa Bung Karno hanya masuk angin.

Isu Dokumen Gilchrist

Dokumen Gilchrist yang diambil dari nama duta besar Inggris untuk Indonesia, Andrew Gilchrist, beredar hampir bersamaan waktunya dengan isu Dewan Jenderal. Dokumen ini dikirim oleh seseorang yang mengaku bernama Kahar Muzakar ke kediaman Soebandrio. Isi dokumen ini menyebutkan adanya satu paragraf yang berbunyi “..Rencana ini cukup dilakukan bersama our local army friends..”, yang mengesankan bahwa perwira-perwira Angkatan Darat telah dibeli oleh pihak Barat. Kedutaan Amerika Serikat juga dituduh memberikan daftar nama-nama anggota PKI kepada tentara untuk “ditindaklanjuti”. Dokumen ini, yang oleh beberapa pihak disebut sebagai pemalsuan oleh intelejen Ceko di bawah pengawasan Jenderal Agayant dari KGB Rusia.

Terlepas dari asli atau tidaknya dokumen ini, Soebandrio menilai bahwa ini adalah suatu provokasi untuk memainkan TNI/AD dalam situasi politik Indonesia yang memang tidak stabil. Soebandrio mengatakan provokasi jika ditinjau dari dua hal. Pertama, isinya cukup membuat-orang yang menjadi sasaran mearsa ngeri. Kedua, dokumen sengaja dibocorkan agar jatuh ke tangan pendukung-pendukung Bung Karno dan PKI.

Berdasarkan informasi yang diterima oleh Soebandrio, dokumen tersebut mulanya tersimpan di rumah Bill Palmer (seorang Amerika yang tinggal di Jakarta dan menjadi distributor film-film asing). Rumah Bill Palmer sering dijadikan bulan-bulanan demonstrasi para pemuda yang menentang peredaran film porno yang diduga diedarkan dari rumah Bill Palmer.

Angkatan Kelima

Pada tahun 1963 Waperdam Dr. Soebandrio melakukan kunjungan kenegaraan ke RRT mewakili presiden Soekarno. Kunjungan tersebut mendapat sambutan baik dari para pemimpin RRT yang simpati terhadap kepemimpinan pada saat itu Bung Karno. Inti dari pembicaraan pada kunjungan kenegaraan tersebut adalah penawaran dari para pemimpin RRT bantuan peralatan militer lengkap mulai dari senjata manual, otomatis, tank, dan kendaraan lapis baja yang cukup untuk 40 batalyon tentara secara gratis.

Setelah Dr. Soebandrio kembali ke Indonesia dan melaporkan perihal tawaran dari pemimpin RRT tersebut kepada Bung Karno, Bung Karno-pun setuju dan menerima tawaran tersebut. Pernyataan Presiden Soekarno menerima bantuan itu lantas disampaikan oleh Waperdam kepada pimpinan RRT, dan pihak RRT gembira mendengarnya. Mereka menyatakan akan segera menyiapkan barang tersebut dan meminta konfirmasi kapan barang tersebut bisa dikirim.

Namun masalah ini macet sampai disini, Bung Karno tidak segera menjawab kapan barang itu bisa dikirim. Baru sekitar awal tahun 1965 Bung Karno punya ide untuk membentuk angkatan kelima. Tujuannya adalah untuk menampung bantuan senjata dari RRT tersebut. Saat itu persenjataan untuk empat angkatan (Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian) dianggap sudah cukup. Tetapi beliau belum merinci bentuk angkatan kelima. Namun ide mengenai angkatan kelima tidak disetujui oleh Menpangad Letjen. A.Yani dan para Jenderal lainnya. Empat Angkatan dianggap sudah cukup. Setelah itu banyak muncul pendapat dan spekulasi tentang bentuk Angkatan Kelima, muncul pula berbagai praduga mengenai penolakan A.Yani terhadap ide Bung Karno.

Isu Dewan Jenderal

Pada saat-saat yang genting sekitar bulan September 1965 muncul isu adanya Dewan Jenderal yang mengungkapkan adanya beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas terhadap Soekarno dan berniat untuk menggulingkannya. Isu Dewan Jenderal sebenarnya bersumber dari Angkatan Kelima yang tidak disetujui oleh sekelompok perwira AD.

Isu mengenai Dewan Jenderal terus bergulir sehingga kelompok perwira AD yang tidak puas terhadap Presiden itu disebut Dewan Jenderal. Perkembangan Isu selanjutnya adalah bahwa Dewan Jenderal akan melakukan kudeta. Tapi tidak ada bukti nyata bahwa para Jenderal atau yang di sebut “Dewan Jenderal” akan melakukan kup untuk menggulingkan pemerintah.

Menjelang G-30-S meletus, Presiden memanggil Menpangad A. Yani agar menghadap ke Istana. Yani rupanya merasa bahwa akan dimarahi oleh Bung Karno karena tidak menyetujui Angkatan Kelima. Yani malah sudah siap kursinya (Menpangad) diberikan kepada orang lain. Presiden memerintahkan agar Yani menghadap Istana pada 1 Oktober 1965 pukul 08.00 WIB. Tetapi, hanya beberapa jam sebelumnya Yani diculik dan dibunuh.

Yang paling serius menanggapi isu Dewan Jenderal adalah Letkol Untung Samsuri, salah satu komandan Pasukan Kawal Istana, Tjakrabirawa. Pada tanggal 4 Agustus 1965 Presiden memanggil Letkol Untung ke Istana Merdeka. Presiden memerintahkan Untung untuk mempersiapkan pembersihan Dewan Jenderal, karena ketidak-setiaan mereka dan karena telah berkomplot dengan pihak asing untuk menentangnya dan Republik.

Isu keterlibatan Soeharto

Hingga saat ini tidak ada bukti keterlibatan/peran aktif Soeharto dalam aksi penculikan tersebut. Satu-satunya bukti yang bisa dielaborasi adalah pertemuan Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad (pada zaman itu jabatan Panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat tidak membawahi pasukan, berbeda dengan sekarang) dengan Kolonel Abdul Latief di Rumah Sakit Angkatan Darat.

Menurut pengakuan Kolonel Latief dalam sebuah wawancara, ia mengatakan bahwa ia telah mengunjungi Soeharto sebanyak tiga kali untuk membicarakan masalah itu pada bulan September 1965, dan bahwa pada pertemuan terakhir pada 30 September itulah keadaan memungkinkannya mengatakan pada Soeharto apa yang akan terjadi keesokan paginya, 1 Oktober 1965.

Meletusnya peristiwa G-30-S

Kira-kira pukul 1.30 dini hari tanggal 1 Oktober, ketika Sjam, Supardjo, Untung, Pono, dan Latief bersama tujuh skuadron tentara yang ditugaskan menculik para Jenderal meninggalkan Pondok Gede, dengan hati-hati mereka mengitari rumah orang-orang yang telah ditandai.

Pukul 3.30 pagi pengepungan itu selasai dan korban pertama, Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono, terbunuh karana melawan. Peristiwa itu kemudian menjadi suksesi yang cepat: pada pukul 4.00 pagi batalyon 454 dan 530 mengepung Istana dan mengendalikan stasiun Radio dan pusat komunikasi di Lapangan Merdeka.

Pada pukul 4.00 dilakukan upaya penculikan terhadap Jenderal TNI Abdul Harris Nasution, namun beliau lolos dengan luka di kaki sementara putrinya Ade Irma Suryani Nasution yang masih berusia lima tahun dan ajudan beliau, Lettu CZI Pierre Andreas Tendean, tewas dalam usaha pembunuhan tersebut.

Pada pukul 4.30 Letjen TNI Ahmad Yani terbunuh di rumahnya; Pukul 4.50 Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan terbunuh pula.

Selanjutnya pada pukul 5.00 Mayjen TNI Siswondo Parman, Mayjen TNI Raden Suprapto, Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo bisa dibawa hidup-hidup. Para Jenderal yang diculik, baik yang telah meninggal maupun yang masih hidup dibawa ke daerah Lubang Buaya. Selanjutnya para Jenderal yang masih hidup dibunuh, dan jenazahnya dimasukkan dalam sebuah sumur tua bersama jenazah para Jenderal yang telah terbunuh sebelumnya.

Pada tanggal 1 Oktober 1965 Sukarno dan sekretaris jendral PKI Aidit menanggapi pembentukan Dewan Revolusioner oleh para "pemberontak" dengan berpindah ke Pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan. Bagian penerangan “Gerakan 30 September” jam 14.15 lewat RRI mengumumkan susunan Dewan Revolusi Indonesia yang terdiri dari 45 orang dan diketuai oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Gerakan 30 September. Ketua dan Wakil Ketua adalah anggota presidium dan bertindak mewakili Dewan. Wakil-wakil Ketua itu adalah: Brigjen Suparjo, Letnan Kolonel Udara Heru, Kolonel Laut Sunardi dan AKBP Anwas. Semua anggota Dewan Revolusi dari kalangan Sipil diberi hak unutk memakai pangkat Letnan Kolonel dan semua yang berpangkat diatas ketua Dewan Revolusi (Letnan Kolonel) diturunkan menjadi Letnan Kolonel.

Selanjutnya pengumuman demi pengumuman melalui radio terus berlanjut, setelah Letkol Untung telah beberapa kali menyampaikan pengumuman, lalu disusul oleh Oemar Dhani. Masyarakat bingung. Sekitar pukul 21.00 WIB Soeharto berpidato di radio, dan mengumumkan bahwa pagi hari telah terjadi penculikan terhadap sejumlah perwira tinggi oleh kelompok pimpinan Untung. Tindakan tersebut dalah kudeta kotra revolusioner melawan Presiden Soekarno. Juga telah diumumkan bahwa Soeharto mengambil kendali AD (Menpangad) karena Menpangad A. Yani diculik. Setelah mendengar pidato Soeharto Bung Karno menjadi bingung karna beberapa jam sebelumnya Bung Karno sudah memutuskan untuk mengambil alih fungsi dan tugas-tugas Menpangad serta menunjuk Mayjen Pranoto Rekso sebagai pelaksana sehari-hari (caretaker) Menpangad.

Pasca Meletusnya G-30-S

Setelah daerah Lubang Buaya dipulihkan keamanannya dari kaum G-30-S, maka pasukan RPKAD melihat tanda-tanda yang amat mencurigakan karena didapati bekas peralatan latihan menembak, kendaraan dan tumpukan tanah yang masih baru. Hari Sabtu 2 Oktober lubang-lubang di situ mulai diselidiki dan tercium bau mayat dari dalamnya. Penggalian dikerjakan mulai minggu tanggal 5 Oktober jam 13.00. Hari ABRI yang biasanya diperingati tanggal  5 Oktober berubah menjadi hari berduka cita. Karna pada waktu itu, Selasa 5 Oktober 1965, dilakukan pemakaman di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan upacara kebesaran militer

Jenderal TNI Abdul Harris Nasution yang lolos dari upaya pembunuhan terhadapnya mengucapkan kata-kata perpisahan yang mengharukan ketika melepas jenazah ketujuh Pahlawan Revolusi dari MBAD. Ia menyatakan bahwa, “fitnahan adalah lebih kejam daripada pembunuhan dan bila fitnahan yang mereka tuduhkan itu benar, maka kami yang tinggal bersedia mengikutikmu sekalian, kamu yang akan kembali kepada Tuhan sebagai korban akibat tuduhan, fitnahan dan penghianatan. Kami akan jadi saksi hidup perjuangan kamu sekalian, kami tidak akan ragu-ragu dan kami sedia mengikuti kamu sekalian bila fitnahan dan tuduhan mereka itu benar. Ini akan kami buktikan.”

Pembantaian terhadap angggota PKI dimulai beberapa saat setelah Presiden Soekarno mengumumkan (3 Oktober 1965) Pangkostrad Mayjen Soeharto dipercaya sebagai pelaksana Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Tidak disangka jika lembaga ekstra yudisial ini kelak menjadi sangat ditakuti rakyat. PKI dituduh menjadi dalang G-30-S. Sejak itu Indonesia banjir darah. Yang digempur bukan hanya tokoh-tokoh PKI, tetapi  semua yang berbau PKI dibantai tanpa proses hukum. Dikota, desa, dusun, di berbagai sudut negeri dilakukan pembantaian besar-besaran. Suatu tindakan yang sangat mengerikan. Sampai saat ini tidak ada cara untuk menaksir jumlah seluruh orang Indonesia yang terbunuh dalam Gestapu mengerikan itu. Perkiraan kasar bervariasi dari 40.000 hingga satu juta jiwa.

Pada tanggal 16 Oktober 1965 Presiden Soekarno mengangkat Soeharto menjadi Menpangad, menggantikan A, Yani. Lantas pada akhir Oktober 1965 di rumah Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Brigjen Syarif Thayib, atas perintah Soeharto dibentuklah Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI).14 Sejak saat itu demo mahasiswa didukung oleh tentara bergerak mengkritik Presiden Soekarno. Saat itu pulalah muncul slogan Tritura (tri atau tiga tuntutan rakyat). Pertama, Bubarkan PKI. Kedua, bersihkan anggota kabinet dari unsur-unsur PKI. Ketiga, turunkan harga kebutuhan pokok. Menanggapi itu, Bung Karno yang masih menjadi presiden lantas membubarkan KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Tetapi, setelah KAMI bubar, muncul kelompok sejenis yang bernama KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia). Tujuannya tetap sama, berdemo mengkritik Soekarno. Dan, karena demo itu didukkung oleh tentara, tentu saja para pemuda dan mahasiswa berani. Ini yang kemudian disebut kelompok pemuda angkatan 66, kelompok yang diprakarsai oleh Soeharto.

Ada masa dimana Indonesia lowong kepemimpinan, sejak awal Oktober 1965 hingga Maret 1966. Bung Karno masih berstatus sebagai Presiden, tetapi sudah tidak punya kuasa lagi. Beliau dilarang meninggalkan Istana Bogor, dan sepanjang masa itu pula tidak ada keputusan penting yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan Negara lebih banyak ditentukan oleh Soeharto. Pada tanggal 10 Maret 1966 Soeharto menyampaikan pidato penting, pidatonya berapi-api, mengkritik kondisi Negara yang tidak menentu. Sedangkan para Menteri tidak dapat menyelesaikan persoalan bangsa. Mereka hanya bicara disidang-sidang, tidak melakukan tindakan konkret. Ia menyerukan, para Mahasiswa dari dari Jakarta, Bandung, dan Bogor untuk boleh saja berdemo di saat siding cabinet esok harinya (11 Maret 1966) di Istana Merdeka.

Akibat dari pidato Soeharto tersebut begitu luar biasa, Pagi-pagi sekali pada tanggal 11 Maret 1966, sebelum sidang dibuka, ribuan mahasiswa bersama tentara berseragamdoreng lengkap beserta senjata, namun tanpa tanda pengenal, berbondong-bondong menuju Istana. Mereka mendesak masuk ke halaman Istana. Pasukan kawal Presiden Tjakrabirawa berupaya menahan mereka dipagar Istana. Petugas sampai terpaksa meletuskan tembakan peringatan. Mereka juga menyebar di jalanan yang akan dilewati oleh mobil Menteri peserta siding. Begitu melihat mobil Menteri, mereka langsung mencegat. Ban mobil digembosi. Istana pun dikepung sedemikian rupa.

Sidang Kabinet 11 Maret 1966 dibuka oleh Presiden Soekarno. Namun selang beberapa waktu setelah membuka Sidang Kabinet, pengawal presiden Brigjen Sabur menyodorkan secarik kertas ke meja Presiden. Beberapa saat kemudian Presiden keluar meninggalkan ruang sidang, Pimpinan sidang diserahkan kepada Leimana. Presiden terbang menuju Istana Bogor menggunakan heli karena dirasa situasi diluar ruang sidang sudah begitu tak terkendali.

Menjelang petang Istana Bogor di datangi oleh tiga Jenderal, Pangdam Jaya Mayjen Amir Mahmud, Pangdam Jatim Mayjen Basuki Rahmat, dan Mayjen M. Yusuf. Hasil dari pertemuan itu intinya adalah Presiden Soekarno member mandate kepada Soeharto untuk; Pertama, mengamankan wilayah Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu harus dijalin kerja sama dengan unsur-unsur kekuatan lainnya. Kedua, penerima mandat wajib melaporkan kepada Presiden atas semua tindakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, penerima mandat wajib mengamankan Presiden beserta serta keluarganya. Keempat, penerima mandat wajib melestarikan ajaran Bung Karno.

Ketika Soeharto memegang tampuk pemerintahan pada Maret 1966, ia mempunyai modal kuat: tumpuan kekuatan militer yang bertambah kokoh, nasihat yang masuk akal dari Adam Malik mengenai masalah dan persoalan luar negeri, dan kebijakan kelompok-kelompok kecil ahli ekonomi yang cemerlang, yang kebanyakan diantara mereka menerima pendidikan di Universitas Kalifornia, sehingga terkenal dengan sebutan “Mafia Berkeley”.

Share :

Facebook Twitter Google+