Islam Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Wednesday, December 23, 2015

Dalam amanatnya pada 22 April 1959, Presiden Soekarno mengemukakan 12 definisi Demokrasi Terpimpim. Satu di antaranya menyatakan DemokrasiTerpimpin adalah demokrasi, atau, dalam UUD 1945 dikatakan demokrasi “Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”. Dalam kesempatan lainnya, Presiden Soekarno menjelaskan Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa anarkinya liberalisme, tanpa otokrasinya diktator.

Pada masa Demokrasi Terpimpin ini, politik memainkan peran yang sangat penting sehingga perkembangan ekonomi negara menjadi terabaikan. Ideologi negara memiliki peranan penting dalam mengatur semua sendi kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, Presiden Soekarno memiliki hak penuh dalam menentukan ideologi negara. Pada masa ini, Presiden Soekarno mengemukakan satu istilah untuk menyatukan semua ideologi yang dianggapnya sesuai dengan bangsa Indonesia, yaitu istilah NASAKOM (Nasionalisme, Agama (Islam), Komunisme).

Pada tahun 1957, partai Islam Masjumi bukan saja tambah renggang dan asing dari Soekarno tetapi juga tambah bertentangan secara konfrontatif dengan Presiden. Penentangan keras Masjumi terhadap Soekarno tidak terlepas dari keteguhan Masjumi dalam memperjuangkan demokrasi. M. Natsir, Ketua Umum Masjumi, menulis banyak artikel yang digunakan untuk membantah dan menunjukkan berbagai kelemahan sistem Demokrasi Terpimpin.

Perjuangan Masjumi dalam mempertahankan prinsipnya akhirnya berakhir pada tanggal 17 Agustus 1960 pukul 5.20 pagi. Saat itu pimpinan pusat Masjumi menerima surat dari Direktur Kabinet Presiden yang mengemukakan bahwa Masjumi harus dibubarkan. Surat itu mengatakan bahwa, “Paduka Yang Mulia Presiden telah berkenan memerintahkan kepada kami untuk menyampaikan keputusan Presiden (No. 200/1960) bahwa partai Masjumi harus dibubarkan. Dalam waktu 30 hari sesudah tanggal keputusan ini, yaitu 17 Agustus 1960, pimpinan partai Masjumi harus menyatakan partainya bubar. Pembubaran ini harus diberitahukan kepada Presiden secepatnya. Kalau tidak, partai masjumi akan diumumkan sebagai “partai terlarang”. Kurang dari sebulan kemudian,yaitu tanggal 13 September, pimpinan pusat Masjumi menyatakan partainya bubar. 

Dengan bubarnya Masjumi, NU menjadi parpol Islam terbesar. Akan tetapi, sebenarnya, pengaruhnya dalam proses pengambilan kebijaksanaan nasional sangat kecil, kalau tidak dapat dikatakan tidak ada sama sekali. Selain NU, terdapat partai Islam lain, yaitu PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) dan Perti. Ketiga partai ini berhasil bertahan selama periode Demokrasi Terpimpin karena mereka mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan Demokrasi Terpimpin seperti yang dikehendaki Presiden Soekarno. Yang terpenting bagi ketiga partai politik ini adalah bagaimana caranya menyenangkan Soekarno dan menjaga agar Soekarno tidak menjadi marah sehingga bersedia melindungi kepentingan mereka.

Kelihatannya ketiga partai Islam tadi tidak lagi memperlihatkan identitasnya. Mereka sekedar mengikuti kehendak Soekarno. Misalnya sikap NU mengenai kemerosotan ekonomi selama periode Demokrasi Terpimpin. Para pemimpin NU meminta rakyat untuk tabah dan melarang rakyat menyalahkan pemerintah. Mengenai “ganyang Malaysia” NU juga menunjukkan sikap yang taat kepada Soekarno. Padahal, dalam hal pemikiran agama, NU lebih dekat kepada Muslim Malaysia daripada kalangan modernis Islam Indonesia. Hal itu dapat dibuktikan dengan seringnya orang-orang Islam Malaysia menghadiri kongres NU. Seharusnya mereka tidak mendukung “ganyang Malaysia”. Tapi nampaknya, politik dalam pandangan NU berbeda dengan ideologi sehingga dalam pelaksanaannya juga berbeda.

Adapun PSII menunjukkan sikap yang tidak jauh berbeda dengan NU. Sebagai partai yang pengikutnya lebih kecil dari NU maka tidak dapat diharapkan banyak terobosan dalam partai ini. Mengenai Manipol (GBHN) misalnya, PSII melihatnya “sesuai” dengan tujuan PSII dan bersamaan dengan itu sesuai dengan ajaran Islam. Partai ini memutuskan dalam kongresnya di Bandung pada tahun 1962 untuk mendesak Menteri Penghubung Alim Ulama agar menyelenggarakan kursus-kursus tentang Manipol untuk segenap ulama di Indonesia.

Perti mengambil sikap yang sama dengan kedua partai Islam di atas. Partai ini turut duduk dalam parlemen yang diangkat oleh Presiden dan dalam Front Nasional. Mengenai “ganyang Malaysia” Perti justru mengambil sikap yang lebih mendukung gerakan itu, yaitu dengan menolak undangan Tengku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia, untuk menghadiri suatu konferensi Islam Asia Tenggara dan Timur Jauh yang didukung oleh Muktamar Alam Islam dari Pakistan.

Akibat sikap partai Islam, terutama NU, yang menerima Demokrasi Terpimpin, Masjumi menyatakan kekecewaannya dengan menyatakan:

"Dan kalau memang NU menerima putusan ini (masuk dalam DPR GR tanpa Masjumi) dengan segala kerelaan hati, jelaslah sudah bahwa NU ikutmenguburkan satu partai Islam yang terbesar bersama-sama lawan-lawanidenya, melenyapkan satu teman seperjuangannya sendiri dari permukaanbumi Indonesia ini, yang mungkin pada suatu saat teman itu akan banyak gunanya untuk kepentingan perjuangan Islam, sekalipun barangkali akanmemberikan kerugian kepada NU atau Liga Muslimin... Ah kalau bukankepada Mu ya Tuhan, kepada siapa lagi keperihan jiwa ini diadukan..."

Dengan adanya pernyataan Masjumi ini dapat diketahui bahwa masing-masing partai Islam lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Persatuan dan kekompakan yang diperlihatkan pada saat persidangan Majelis Konstituante tidak terlihat lagi. “Islam” sebagai pemersatu di antara partai-partai Islam itu telah hilang atau sama sekali tidak menjadi perhatian. Yang menjadi perhatian adalah kepentingan golongan masing-masing. Masjumi, dengan demikian, ditinggalkan sendirian oleh teman seperjuangannya hingga akhirnya dipaksa membubarkan diri oleh pemerintah. Di sini dapat dilihat bahwa sebenarnya “Islam” tidak dapat menjamin adanya kekompakan atau persatuan di antara pendukungnya. Penggunaan jargon Islam dalam arena politik justru menimbulkan sisi negatif bagi Islam karena Islam tidak mampu menyatukan umatnya.

Sebagai dukungan partai-partai Islam itu kepada Soekarno maka mereka mendapatkan jatah kursi dalam pemerintahan. Dalam kabinet Djuanda (1957-1959) NU mendapat 4 kursi dan PSII 1 kursi dan dalam kabinet tahun 1959 jumlah menteri NU dan PSII menjadi 3. Selanjutnya kabinet Soekarno itu mengalami beberapa kali reshuffle dan masing-masing partai Islam tersebut juga mengalami pasang surut dalam posisinya di kabinet.

Hal yang sangat mengherankan dan memiriskan adalah ketidakpedulian ketiga partai itu terhadap penahanan tokoh-tokoh Islam. Bahkan seorang tokoh NU, Imron Rosjadi, turut ditahan tanpa diperdulikan oleh rekan-rekannya separtai. Ketidak pedulian mereka itu menunjukkan bahwa politik benar-benar telah menjauhkan rasa kepedulian antar sesama umat Islam. Demokrasi Terpimpin nampaknya berhasil menjauhkan partai Islam itu dari golongannya sendiri, Islam.

Pada tahun 1965, terjadi pemberontakan yang mengakibatkan runtuhnya rezim Demokrasi Terpimpin Soekarno. PKI yang dituduh sebagai dalang pemberontakan itu berhasil ditumpas habis oleh ABRI dan umat Islam bersama kekuatan masyarakat lainnya. Umat Islam memainkan peran yang sangat besar dalam menumpas PKI. NU dan Muhammadiyah menganggap tindakan menghancurkan PKI sebagai suatu kewajiban agama. Bahkan ulama-ulama Aceh dengan tegas menyatakan bahwa ajaran Komunisme adalah “kufur”, sehingga siapa saja yang mati dalam menumpas PKI dianggap sebagai mati “syahid”.

Selanjutnya, Islam Indonesia memasuki arena baru, yaitu pemerintahan Orde Baru. Dalam masa-masa pemerintahan Orde Baru inilah muncul pemikiran Islam kultural yang menolak negara Islam dan penomor satuan partai politik sebagai sarana untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam.

Share :

Facebook Twitter Google+